Jakarta, Setelah sebelumnya Pemerintah membuka penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) batch I tahun 2017, yakni pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Mahkamah Agung (MA),
Pemerintah kembali membuka lowongan batch II sebanyak 17,928 formasi
CPNS pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara pada tahun 2017 ini.
Informasi lowongan tertuang pada website kementerian bersangkutan dengan
ciri utama menggunakan domain go.id, website menpan.go.id,
sscn.bkn.go.id, atau akun media sosial utama BKN yaitu
facebook.com/bkngoid dan twitter.com/bkngoid.
Melalui siaran pers ini disampaikan kepada publik bahwa pendaftaran
online penerimaan CPNS pada 60 K/L mulai 5 September 2017, pukul 23.00
melalui sscn.bkn.go.id.
Bagi pelamar CPNS Kemenkum HAM dan MA yang dinyatakan tidak lolos
seleksi administrasi diberikan peluang untuk kembali melamar CPNS di 60
K/L tersebut dengan catatan hanya dapat memilih satu instansi dan satu
formasi.
Pelamar yang sebelumnya sudah melamar pada seleksi Kemenkum HAM dan MA
tidak perlu lagi membuat akun saat akan melamar ke 60 K/L ini.
Pelamar tinggal log-in pada web sscn.bkn.go.id dengan memasukan NIK dan password yang digunakan pada pelamaran di batch I.
Selengkapnya informasi K/L dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan adalah sebagai berikut:
Pengumuman resmi dan syarat pendaftaran dapat dilihat di website resmi https://sscn.bkn.go.id dan www.menpan.go.id buka disini
*Kementerian*
1. Kementerian Keuangan, 2.880
2. Kementerian ESDM, 65
3. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, 300
4. Kementerian Ketenagakerjaan, 160
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan,
329
6. Kementerian Perindustrian, 380
7. Kementerian PUPR, 1.000
8. Kementerian Pariwisata, 40
9. Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN, 1.610
10. Kementerian LHK, 700
11. Kementerian Perhubungan, 400
12. Kementerian Luar Negeri, 75
13. Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigras, 91
14. Kementerian Kesehatan, 1.000
15. Kementerian Pertanian, 475
16. Kementerian Sosial, 160
17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT,
1.500
18. Kementerian PPN/BAPPENAS, 38
19. Kementerian PANRB, 91
20. Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, 21
21. Kementerian Sekretariat Negara, 178
22. Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman, 40
23. Kementerian Agama, 1.000
24. Kementerian Perdagangan, 65
25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga,
27
26. Kementerian Bidang Polhukam, 25
27. Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, 25
28. Kementerian BUMN, 25
29. Kementerian KUKM, 25
30. Kementerian Pertahanan, 50
*LEMBAGA*
31. Kejaksaan Agung, 1.000
32. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI), 175
33. Badan Tenaga Nuklir Nasional
(BATAN), 98
34. Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI), 60
35. Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), 28
36. Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT), 175
37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETEN), 10
38. Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika (BMKG), 90
39. Badan Nasional Pengawasan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI), 87
40. Komisi Yudisial (KY), 33
41. Badan Narkotika Nasional (BNN), 275
42. Badan Nasional Penanggulangan
Teroris (BNPT), 60
43. Badan SAR Nasional, 160
44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP),
300
45. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA),
225
46. Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), 182
47. Lembaga Penerbagan dan Antariksa
Nasional (LAPAN), 99
48. Badan Ekonomi Kreatif, 93
49. Badan Pengawas Obat dan Makanan,
110
50. Badan Intelijen Nasional (BIN), 199
51. Badan Kepegawaian Negara (BKN), 212
52. Badan Kependudukan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN), 157
53. Setjen DPR, 85
54. Badan Informasi Geospasial (BIG), 67
55. Lembaga Administrasi Negara (LAN),
299
56. Mahkamah Kontitusi (MK), 70
57. Kepolisian Republik Indonesia, 200
58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah (LKPP), 25
59. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi
Keuangan (PPATK), 53
60. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG),
26
*PROVINSI*
61. Kalimantan Utara, 500
Sebelum mendaftar, pelamar disarankan agar: (1) membaca dengan teliti
dan seksama persyaratan dan kualifikasi formasi, dan (2) memastikan
bahwa NIK dan KK telah diverifikasi di server Ditjen. Kependudukan dan
Catatan Sipil, Kemendagri.
Dua batch penerimaan CPNS ini dibuka Pemerintah dalam rangka akselerasi
pencapaian Program Nawacita. Seleksi masuk birokrasi ini akan menjaring
generasi terbaik bangsa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan kerja
Pemerintah yang efektif dan berkualitas.
Jakarta, 5 September 2017,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
ttd
Mohammad Ridwan
0 Comments
